Hutan sebagai sumber kekayaan alam yang penting perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dengan tetap menjaga kelangsungan fungsi dan kemampuannya melestarikan lingkungan hidup. Dalam hubungan ini tetap diperlukan peranan hutan sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi penduduk sekitarnya। Hal ini akan lebih meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat untuk membina kelestarian alam. Selanjutnya perlu lebih ditingkatkan produksi hutan terutama untuk memenuhi kebutuhan industri dan energi melalui peningkatan pengusahaan hutan produksi, penyempurnaan tata guna hutan tropis serta pemanfaatan hasil hutan.
Usaha perlindungan, penertiban dan pengamanan hutan, penanaman kembali, konversi sebagian hutan alam menjadi hutan buatan, penyuluhan serta pengembangan sistem pemasaran perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Kita merasa bersyukur bahwa Tuhan Yang Maha Pemurah menganugerahkan kita kekayaan yang melimpah. Kita dianugerahi ribuan pulau dan lautan yang luas serta selat-selat dengan sumber daya alam yang lengkap dan berharga, seperti sumber daya alam tadi, kita manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam melaksanakan pembangunan, kita harus menghindari cara-cara pembangunan yang
menghasilkan kemajuan material tetapi mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kita harus mengembangkan pembangunan yang sekaligus melestarikan fungsi lingkungan hidup. Dengan melaksanakan pembangunan yang demikian, maka kemiskinan rakyat dapat kita atasi bersama dengan usaha meningkatkan kualitas hidup rakyat.Lebih dari itu, dengan melaksanakan pembangunan yang demikian, kita juga dapat terus membangun buar selama-lamanya karena sumber daya alam kita miliki tetap lestari. Dalam rangka usaha kita untuk melaksanakan pembangunan yang demikian tadi, pembangunan di bidang kehutanan menduduki tempat yang sangat strategis। Sebab di satu pihak, hutan merupakan potensi yang sangat besar untuk mendukung pembangunan; dan di lain pihak,
hutan mempunyai fungsi yang sangat vital bagi kehidupan kita। Dengan memanfaatkan hasil hutan, tidak sedikit lapangan kerja yang dapat kita buka dan tidak sedikit
devisa yang dapat kita hasilkan. Namun, hutan yang rusak jelas tidak akan mampu lagi
menjalankan berbagai fungsi yang sangat vital bagi kehidupan kita tadi। Rusaknya hutan akan mengakibatkan bertambah luasnya tanah gundul, tandus dan tidak produktip। Di samping itu, hutan yang rusak mengakibatkan cepatnya kedangkalan sehingga menimbulkan ancaman banjir di musim hujan dan ncaman kekeringan di musim kemarau।
Karena itu, dalam memanfaatkan hutan bagi pembangunan kita harus berusaha untuk memelihara kelestariannya। Perlindungan Hutan Hutan-hutan Aceh sebagai paru-paru dunia, keberadaannya perlu dilestarikan. Oleh karena itu, sebagai usaha konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Perlindungan hutan dan pelestariannya diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap proses ekologi yang dapat menunjang dan memelihara sistem penyangga kehidupan umat manusia.Hal itu merupakan tanggung jawab bersama dalam menjaga keberadaan dn menjamin pemanfaatan dan kelestarian plasma nutfah keanekaragaman sumber daya alam beserta ekosistemnya, dari kemungkinan terjadinya penurunan kuantitas maupun kualitasnya dan dalam pengendalian semua bentuk gangguan,ancaman, hambatan , dan tantangan terhadap kelestarian sumber daya hutan.
Upaya pemeliharaan, pengamanan, perlindungan, dan pengawetansumber daya alam, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan, dilakukan antara lain melalui pembinaan hutan dan suaka alam, pembangunan hutan wisata, taman hutan raya dan taman nasional, rehabilitasi flora dan fauna, pemantauan dmpak lingkungan, pembinaan cinta alam, serta kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan. Sementara itu untuk mendukung industri pariwisata, pembangunan dan pengusahan hutan wisata lebih ditingkatkan melalui peran serta sektor swasta yang prioritas kegiatannya lebih ditekankan kepada
pengembangan taman wisata dan taman baru yang potensial. Hal ini selaras dengan kenaikan permintaan terhadap jasa rekreasi hutan wisata dan taman baru, terutama di daerah sekitar batasan kota. Reboisasi dan Penghijauan Menyadari pentingnya fungsi hutan kehidupan उमट manusia di dunia dilakukan pengendalian dan pencegahan kerusakan, pemulihan kembali fungsi hutan dengan melakukan reboisasi[penanaman kembali] dan penghijauan bagi lahan-lahan kritis. Di dalam rangka meningkatkan daya dukung lahan
yang lebih optimal, maka upaya untuk merehabilitasi lahan kritis dan meningkatkan konservasi tanah lebih diperhatikan di masa mendatang। Hal tersebut dilaksanakan antara lain melauji penghijauan dan reboisasi lahan kritis, yang beratkan pada upaya
pengembangan dan peningkatan pengendalian banjir dan erosi dalam DAS prioritas.
Minggu, 23 Agustus 2009
Krueng Peusangan adalah salah satu sungai besar di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sungai yang memiliki luas DAS 2007 km2 ini berhulu pada puncak pegunungan Bukit Barisan di kabupaten Aceh Tengah dan bermuara di selat Malaka kabupaten Bireuen. Setiap tahun pada musim penghujan sungai ini kerap dilanda banjir. Dengan panjang sungai mencapai 142 km dan dengan kemiringan rata-rata 0,008445, sungai ini bisa menjadi sangat berbahaya diakibatkan oleh besarnya debit banjir yang terakumulasi dari DAS yang sangat luas. Pertanyaan yang timbul adalah apakah bisa diprediksi terjadinya banjir di hilir terkait dengan waktu dan besaran debit, dengan mempelajari perjalanan air dari luasan DAS baik di lahan maupun di alur sungai. Hal ini menjadi penting sebagai peringatan dini antisipasi banjir di hilir sungai dan sebagai bahan pertimbangan bagi perencanaan pengendalian banjir dan pengelolaan DAS dalam jangka waktu yang panjang. Memperhatikan hal tersebut di atas maka dicoba suatu model yang dikenal dengan M5 Tree Model yang digunakan untuk memprediksikan dan meramal aliran berdasarkan data hujan dan data debit di hum. Pemodelan ini dibangun dengan cara menerapkan metode pembagian atas sampel menjadi kelas-kelas yang lebih kecil untuk dibangun model regresi pada tiap-tiap kelas tersebut. Pengelompokan ini mengikuti teori Decision Tree dan dilakukan berulang-ulang. Pengelompokan tersebut berhenti pada saat tidak ada lagi perbedaan yang berarti dalam kelas tersebut untuk dibagi menjadi kelas yang lebih kecil. Pemodelan dibangun dengan menggunakan data hujan dari stasiun Takengon, Lampahan dan Ami Gading dan data debit dari pencatatan AWLR (Aoutomatic Water Level Recorder) pada stasiun Beukah, Simpang Jaya dan Sempo. Hasil Simulasi yang telah dilakukan didapat bahwa model sederhana yang dibangun dapat memprediksikan debit di Beukah dengan performan yang cukup baik yaitu dengan masing-masing nilai Correlation Coefficient (CC), Mean Absolut Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE) sebesar 0.9447, 10.0967 dan 18.8172. Dari hasil verifikasi model didapat bahwa nilai CC sedikit melemah menjadi 0.9246, tetapi nilai MAE dan RMSE menguat menjadi 4.8672 dan 9.8789. Model juga dapat meramal debit 1 hari ke depan di Simpang Jaya dan Beukah dengan performan yang dapat diterima. Untuk peramalan debit 1 hari ke depan di Simpang Jaya performannya adalah CC = 0.928, MAE = 11.7534, RMSE = 21.323. Sedangkan performan model peramalan debit 1 hari ke depan di Beukah adalah CC = 0.8846, MAE = 7.0183, RMSE = 12.1766. Model peramalan di Beukah memiliki kelemahan ketika di verifikasi, CC menurun menjadi 0.8846, namun MAE dan RMSE menguat menjadi 7.0183 dan 12.1766.
Alt. Description
Krueng Peusangan River is a big river in Nanggroe Aceh Darussalam Province. It has 2007 km2 area where its upstream area is on the peak of Bukit Barisan Mountains in Aceh Center region and it downstream at Malaka Strait in Bireuen region. Every raining season this river si flooded with its length reaching 142 km and its sloope to 0.008445, this river could be very dangerous due to the amount of discharge accumulated from very wide catchment area. The question rises on how the danger of the flood can be predicted in relation to the time and amount of discharge by observing its runoff of catchment either on the land or in the river body. This is very important as an early warning sign at the downstream area and as sources of consideration for designing and managing flood and catchment area in the future. Considering the problem, a model called M5 Three Model has been used to forecast flood based on the rainfall data and discharge data at the upstream area. This model is built by applying sample division method to smaller classes with regression model to each class. This follows the Decision Tree theory and is carried out repeatedly. The grouping is stoped when there is no significant difference in the class, which cannot be devided into smaller one. This model is built by utilizing rainfall data from Takengon, Lampahan and Ami Gading stasion and the discharge data from AWLR (Aoutomatic Water Level Recorder) at Beukah, Simpang Jaya and Sempo stasion. The result shows that this simple model can predict the discharge in Beukah stasion with a good performance. This shows that each Correlation Coefficient (CC), Mean Absolut Error (MAE, Root Mean Square Error (RMSE) values up to 0.9447, 10.0967, and 18.8172. The verification results that CC slightly decreased to 0.9246, but MAE and RMSE value increases to 4.8672 and 9.8789. The model can also predict the discharge one day after in Simpang Jaya and Beukah with acceptable performance. In Simpang Jaya, the results are CC = 0.928, MAE =11.7534, RMSE = 21.323. In Beukah, the results are CC = 0.8846, MAE = 7.0183 and RMSE = 12.1766. The forecasting model at Beukah has a weakness when it verified, CC decrease to 0.8846, but MAE and RMSE increase to 7.0183 and 12.1766.
Apa yang terjadi saat ini Debit Krueng Peusangan sangat memprihatinkan..............
Kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir menyebabkan debit air sejumlah sungai dan irigasi menyusut tajam. Dampaknya, petani kewalahan karena sumber air untuk areal sawah mereka sangat terbatas. Selain akibat musim kemarau, menyusutnya debit air sungai dan irigasi itu juga tidak lepas dari masih maraknya penebangan hutan secara liar.
Sejumlah warga Samalanga, Plimbang, dan Jeunieb kepada Tim Greenomics Nanggroe, (25/7) mengatakan, debit air beberapa sungai di daerahnya mulai menyusut tajam. “Debit air Krueng Samalanga makin menurun dibanding sebulan lalu,” kata Syafruddin, warga Samalanga. Sementara Camat Plimbang, M Isa, juga mengatakan, debit air irigasi Nalan akhir-akhir ini juga menurun.
Kadis Pengairan, Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Bireuen, Zulkifly, kepada Greenomics Nanggroe,(10/8) mengatakan, akibat kemarau yang melanda Bireuen debit air di beberapa sungai dan anak sungai di wilayah itu menyusut. “Air sungai yang menyusut sampai 20 cm lebih antara lain Krueng Samalanga, Krueng Pandrah, Krueng Nalan sehingga berpengaruh terhadap ketersiaan air di beberapa irigasi seperti Irigasi Nalan,” ujarnya.
Sementara air Krueng Peudada, kata Zulkifly, walaupun debitnya juga menurun, tapi masih memungkinkan disuplai untuk kebutuhan sawah di kecamatan itu. “Kekurangan debit air Krueng Peusangan sampai kini masih memadai dan terjamin untuk kebutuhan irigasi Pante Lhong, Peusangan,” kata Zulkifly seraya mengatakan demikian juga dengan debit air di beberapa anak sungai semakin menyusut tajam dan tidak bisa diandalkan lagi.
Menurut catatan Greenomics Nanggroe, di Kabupaten Bireuen sejumlah embung (waduk alami) yang tiap musim taman menjadi andalan petani untuk mengambil air untuk memebuhi kebutuhan air di sawahnya, saat ini kondisinya juga banyak yang mengalami kekeringan. “Embung juga banyak yang kering, sehingga petani kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan pertanian,”
Alt. Description
Krueng Peusangan River is a big river in Nanggroe Aceh Darussalam Province. It has 2007 km2 area where its upstream area is on the peak of Bukit Barisan Mountains in Aceh Center region and it downstream at Malaka Strait in Bireuen region. Every raining season this river si flooded with its length reaching 142 km and its sloope to 0.008445, this river could be very dangerous due to the amount of discharge accumulated from very wide catchment area. The question rises on how the danger of the flood can be predicted in relation to the time and amount of discharge by observing its runoff of catchment either on the land or in the river body. This is very important as an early warning sign at the downstream area and as sources of consideration for designing and managing flood and catchment area in the future. Considering the problem, a model called M5 Three Model has been used to forecast flood based on the rainfall data and discharge data at the upstream area. This model is built by applying sample division method to smaller classes with regression model to each class. This follows the Decision Tree theory and is carried out repeatedly. The grouping is stoped when there is no significant difference in the class, which cannot be devided into smaller one. This model is built by utilizing rainfall data from Takengon, Lampahan and Ami Gading stasion and the discharge data from AWLR (Aoutomatic Water Level Recorder) at Beukah, Simpang Jaya and Sempo stasion. The result shows that this simple model can predict the discharge in Beukah stasion with a good performance. This shows that each Correlation Coefficient (CC), Mean Absolut Error (MAE, Root Mean Square Error (RMSE) values up to 0.9447, 10.0967, and 18.8172. The verification results that CC slightly decreased to 0.9246, but MAE and RMSE value increases to 4.8672 and 9.8789. The model can also predict the discharge one day after in Simpang Jaya and Beukah with acceptable performance. In Simpang Jaya, the results are CC = 0.928, MAE =11.7534, RMSE = 21.323. In Beukah, the results are CC = 0.8846, MAE = 7.0183 and RMSE = 12.1766. The forecasting model at Beukah has a weakness when it verified, CC decrease to 0.8846, but MAE and RMSE increase to 7.0183 and 12.1766.
Apa yang terjadi saat ini Debit Krueng Peusangan sangat memprihatinkan..............
Kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir menyebabkan debit air sejumlah sungai dan irigasi menyusut tajam. Dampaknya, petani kewalahan karena sumber air untuk areal sawah mereka sangat terbatas. Selain akibat musim kemarau, menyusutnya debit air sungai dan irigasi itu juga tidak lepas dari masih maraknya penebangan hutan secara liar.
Sejumlah warga Samalanga, Plimbang, dan Jeunieb kepada Tim Greenomics Nanggroe, (25/7) mengatakan, debit air beberapa sungai di daerahnya mulai menyusut tajam. “Debit air Krueng Samalanga makin menurun dibanding sebulan lalu,” kata Syafruddin, warga Samalanga. Sementara Camat Plimbang, M Isa, juga mengatakan, debit air irigasi Nalan akhir-akhir ini juga menurun.
Kadis Pengairan, Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Bireuen, Zulkifly, kepada Greenomics Nanggroe,(10/8) mengatakan, akibat kemarau yang melanda Bireuen debit air di beberapa sungai dan anak sungai di wilayah itu menyusut. “Air sungai yang menyusut sampai 20 cm lebih antara lain Krueng Samalanga, Krueng Pandrah, Krueng Nalan sehingga berpengaruh terhadap ketersiaan air di beberapa irigasi seperti Irigasi Nalan,” ujarnya.
Sementara air Krueng Peudada, kata Zulkifly, walaupun debitnya juga menurun, tapi masih memungkinkan disuplai untuk kebutuhan sawah di kecamatan itu. “Kekurangan debit air Krueng Peusangan sampai kini masih memadai dan terjamin untuk kebutuhan irigasi Pante Lhong, Peusangan,” kata Zulkifly seraya mengatakan demikian juga dengan debit air di beberapa anak sungai semakin menyusut tajam dan tidak bisa diandalkan lagi.
Menurut catatan Greenomics Nanggroe, di Kabupaten Bireuen sejumlah embung (waduk alami) yang tiap musim taman menjadi andalan petani untuk mengambil air untuk memebuhi kebutuhan air di sawahnya, saat ini kondisinya juga banyak yang mengalami kekeringan. “Embung juga banyak yang kering, sehingga petani kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan pertanian,”
Minggu, 12 Juli 2009
CHANCE FOREST of ACEH.
Seething with excitement for Acheh forest [in] early month;moon of maret last, good old**llama*which have was awaited by public after Sub-Province of Tamiang punched [by] floods and slide [at] last December, 75 people die and 200.000 people become refugee, loss appraised to reach Rp 2 triliun. Good how goes the word that ? Moratorium Forest Acheh, becoming Governor komitmen Governance of Acheh by abstracting permit of illegal and legal. By kontekstual, forest moratorium of aceh is urgent agenda to immediately isn't it by kongkriet, and not merely limited to discourse on paper for the consumption of mass media. forest of Aceh is the part of tropical forest [of] indonesia having storey;level of deforestrasi highest and quickest in all the world, according to report of Food Agriculture Organisation and ( FAO) 2007, loss indonesia 1,9 million ha forest every year him or 8 football ground times;rill per his minute, and according to World Bank, 70 until 80 [gratuity/ %] of circulation of wood in Indonesia is illegal. [Among/Between] Moratorium and Plantation of Sawit Moratorium ( jeda) isn't it wood is stop or coagulation whereas entire/all aktifitas hewing of big and small scale wood ( industrial scale) selected for the time being until a wanted condition to be reached. Llama or a period of/to the goning into effect of moratorium was usually determined by how much/many time depth required to reach the condition. Structural problem [of] forestry which we face in this time intricate so complex and. The problems not selfsupporting, but each other influencing one otherly. Forestry reform can only reach [by] if/when the problems can overcome by simultan and totally to [go] to management of fair forest sumberdaya and have continuation. With problem complexity storey;level, moratorium provide double benefit and opportunity for execution entire/all stages;steps.
HALTED. CROSSING PARAGRAPH LIMITATION.
HALTED. CROSSING PARAGRAPH LIMITATION.
Jumat, 10 Juli 2009
NASIB HUTAN ACEH
ADA KHABAR yang menggembirakan bagi hutan Aceh di awal bulan maret lalu, khabar baik yang telah lama ditunggu oleh publik setelah Kabupaten Tamiang dihantam banjir dan longsor pada Desember lalu, 75 orang meninggal dan 200.000 orang menjadi pengungsi, kerugian ditaksir mencapai Rp 2 triliun. Apa Khabar baik itu ? Moratorium Hutan Aceh, yang menjadi komitmen Gubernur Pemerintahan Aceh dengan cara mencabut perizinan illegal dan legal.
Secara kontekstual, moratorium hutan aceh merupakan agenda mendesak untuk segera direalisasikan secara kongkriet, dan bukan hanya sebatas wacana diatas kertas untuk konsumsi pers. Hutan aceh merupakan bagian dari hutan tropis indonesia yang mempunyai tingkat deforestrasi tercepat dan tertinggi di seluruh dunia, menurut laporan Food and Agriculture Organisation (FAO) 2007, indonesia kehilangan 1,9 juta ha hutan setiap tahunnya atau 8 kali lapangan sepakbola per menitnya, dan menurut World Bank, 70 sampai 80 persen peredaran kayu di Indonesia adalah illegal.
Antara Moratorium dan Perkebunan Sawit
Moratorium (jeda) pembalakan kayu adalah pembekuan atau penghentian sementara seluruh aktifitas penebangan kayu skala kecil dan besar (skala industri) untuk sementara waktu tertentu sampai sebuah kondisi yang diinginkan tercapai. Lama atau masa diberlakukannya moratorium biasanya ditentukan oleh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi tersebut.
Masalah struktural kehutanan yang kita hadapi saat ini begitu ruwet dan kompleks. Masalah-masalah tersebut tidak berdiri sendiri, namun saling mempengaruhi satu dengan lain. Reformasi kehutanan hanya dapat tercapai bila masalah-masalah tersebut dapat diatasi secara simultan dan menyeluruh untuk menuju pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan. Dengan tingkat kompleksitas masalah tersebut, moratorium menyediakan peluang dan manfaat ganda bagi pelaksanaan seluruh langkah-langkah perubahan yang diperlukan untuk melakukan reformasi di bidang kehutanan.
Moratorium pembalakan kayu di Aceh dapat dihubungkan dengan keinginan atau komitmen pemerintah untuk melaksanakan reformasi di bidang kehutanan. Moratorium pembalakan kayu dapat dijadikan sebagai sebagai langkah dan proses pelaksanaan komitmen reformasi kehutanan tersebut.
Reformasi kehutanan tidak akan berjalan jika didahului dengan membuka kran investasi, terutama di bidang perkebunan kelapa sawit yang merupakan bagian dari reformasi kehutanan. Existing perkebunan kelapa sawit di Aceh telah mencapai 300.000 hektar di wilayah pantai timur dan barat, perkebunan sawit di Aceh masih didominasi oleh perusahaan negara PT Perkebunan Nusantara.
Jika kemudian rencana pemerintah untuk menarik investor dibidang perkebunan besar, tambang mineral, minyak dan gas, serta industri processing lainnya, maka ini merupakan kegagalan dari agenda reformasi kehutanan yang akan dibangun oleh Pemerintah, justru agenda investasi tanpa didahului dengan penataan ruang dan regulasi yang mengaturnya, sama halnya dengan menciptakan persoalan baru, yang pada akhirnya akan menjadi senjata makan tuan.
Dampak Perkebunan Kelapa Sawit
Kehadiran perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan selain menimbulkan konflik horizontal dan vertikal, juga menimbulkan ancaman serius bagi ekologi. Menurut Saiful Achmad, Sawit Watch, 2005. Dampak negatif yang terungkap dari aktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, diantaranya :
Pertama, Persoalan tata ruang, dimana monokultur, homogenitas dan overloads konversi. Hilangnya keaneka ragaman hayati ini akan memicu kerentanan kondisi alam berupa menurunnya kualitas lahan disertai erosi, hama dan penyakit.
Kedua, Pembukaan lahan sering kali dilakukan dengan cara tebang habis dan land clearing dengan cara pembakaran demi efesiensi biaya dan waktu.
Ketiga, Kerakusan unsur hara dan air tanaman monokultur seperti sawit, dimana dalam satu hari satu batang pohon sawit bisa menyerap 12 liter (hasil peneliti lingkungan dari Universitas Riau) T. Ariful Amri MSc Pekanbaru/Riau Online). Di samping itu pertumbuhan kelapa sawit mesti dirangsang oleh berbagai macam zat fertilizer sejenis pestisida dan bahan kimia lainnya.
Keempat, Munculnya hama migran baru yang sangat ganas karena jenis hama baru ini akan mencari habitat baru akibat kompetisi yang keras dengan fauna lainnya. Ini disebabkan karena keterbatasan lahan dan jenis tanaman akibat monokulturasi.
Kelima, Pencemaran yang diakibatkan oleh asap hasil dari pembukaan lahan dengan cara pembakaran dan pembuangan limbah, merupakan cara-cara perkebunan yang meracuni makhluk hidup dalam jangka waktu yang lama. Hal ini semakin merajalela karena sangat terbatasnya lembaga (ornop) kemanusiaan yang melakukan kegiatan tanggap darurat kebakaran hutan dan penanganan Limbah.
Keenam, Terjadinya konflik horiziontal dan vertikal akibat masuknya perkebunan kelapa sawit. sebut saja konflik antar warga yang menolak dan menerima masuknya perkebunan sawit dan bentrokan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat pemerintah akibat sistem perijinan perkebunan sawit.
Ketujuh, praktek konversi hutan alam untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seringkali menjadi penyebab utama bencana alam seperti banjir dan tanah longsor Dampak negatif terhadap lingkungan menjadi bertambah serius karena dalam prakteknya pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak hanya terjadi pada kawasan hutan konversi, melainkan juga dibangun pada kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan bahkan di kawasan konservasi yang memiliki ekosistem yang unik dan mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi (Manurung, 2000; Potter and Lee, 1998).
Investasi Berselimut Kemiskinan
Menurut Yayu Rhamdani, Sar Vision Indonesia, 2006. Luas 145.000 ha yang dikedepankan dalam rencana pembukaan perkebunan sawit di Aceh nampaknya sejalan dengan ambisi Indonesia untuk menjadi pengeksport utama minyak sawit dunia melampaui Malaysia pada tahun 2020. Menurut Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI, 2005) pada periode 2005 – 2020, untuk mencapai target sebagai pengeksport utama minyak sawit di dunia, Indonesia harus melakukan perluasan perkebunan sawit sekitar 120.000 – 140.000 ha per tahun. Artinya dalam waktu 15 tahun sudah harus ada perkebunan sawit baru seluas 1.8 – 2.1 juta hektar.
Peluang untuk mengentaskan kemiskinan dengan jalan membuka perkebunan sawit merupakan salah satu alternatif yang ditangkap oleh Pemerintah Provinsi Aceh dengan menggandeng investor dari Malaysia. Perkebunan sawit seluas 145.000 hektar dengan 14 pabrik pengolahannya akan dibangun dan diperuntukkan bagi 40.000 rakyat miskin dan yatim piatu di Aceh (Waspada, 2007). Selanjutnya akan dibentuk Aceh Plantation Development Authority (APDA) yang mengadopsi system di Malaysia, Federal Land Development Authority (FELDA) untuk menjadi penggerak investasi perkebunan kelapa sawit di NAD (Acehkita.com, 2007; Kompas, 2007).
Investasi perkebunan sawit di Aceh yang berselimut issue kemiskinan, ternyata justru dibangun dan dikembangkan oleh kelompok-kelompok bisnis mapan, dan pemain lama dalam mengembangkan bisnis perkebunan di Indonesia, penelusuran penulis melalui jaringan ornop lingkungan di Kalimantan dan Jakarta, investor perkebunan sawit dari Malaysia tersebut merupakan korporasi bisnis perkebunan sawit perbatasan Kalimantan. Proyek perkebunan sawit perbatasan Kalimantan ini juga merupakan bagian dari proyek ambisius pemerintah seluas 2,1 juta hektar perkebunan sawit.
Selain investor Malaysia, kelompok bisnis di Indonesia, melalui PT Bakrie Sumatra Plantation telah menapakkan jejaknya di Kabupaten Aceh Barat dengan perkebunan kelapa sawitnya. Selain kelompok Bakrie, yang akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit adalah kelompok Astra, melalui PT Astra Agro Lestari seluas 200.000 hektar di Kabupaten Aceh Utara, Astra merupakan korporasi perkebunan kelapa sawit besar disumatera, dengan pengembangan hampir diseluruh wilayah sumatera.
Selain perusahaan tersebut diatas, masih banyak korporasi lainnya, seperti London Sumatera (Lonsum), Sinar Mas (Group APRIL). Rencana awal korporasi tersebut juga meletakkan kemiskinan dalam investasinya, tetapi dalam prosesnya, justru berbanding terbalik dengan rencana awalnya, konflik horizontal dan vertikal akibat model pengelolaan (Plasma Inti) yang dikembangkan pihak korporasi banyak merugikan petani penggarap (Plasma) dan monopoli pihak perusahaan (Inti). Tak urung kehadiran perkebunan Sawit diseluruh Tanah Air banyak mendatangkan segenap kemiskinan struktutal dan kehancuran ekologi.
Kontradiksi Pokok
Patutlah jika khabar baik reformasi kehutanan Aceh berubah menjadi khabar buruk, jika skenario investasi dibuka tanpa didahului dengan meletakkan prinsip yang fundamental, antara lain: Protokol penentuan protokol ambang batas investasi di Aceh, Protokol Ambang batas lingkungan, dan konsep Moratorium reformasi kehutanan.
Seharusnya Pemerintah Provinsi Aceh telah banyak belajar dan melihat model pengelolaan sumber daya alam yang carut-marut di Provinsi lain, dan telah paham perilaku Korporasi yang justru mendatangkan segenap kemiskinan struktural dipenjuru Indonesia, dengan system ekonomi pengakumulasian modalnya. Jika kemudian system ekonomi global pengakumulasian modal ini di copy paste ke Aceh maka belum pernah ada contoh di negara-negara ketiga, rakyatnya menjadi sejahtera.
Secara kontekstual, moratorium hutan aceh merupakan agenda mendesak untuk segera direalisasikan secara kongkriet, dan bukan hanya sebatas wacana diatas kertas untuk konsumsi pers. Hutan aceh merupakan bagian dari hutan tropis indonesia yang mempunyai tingkat deforestrasi tercepat dan tertinggi di seluruh dunia, menurut laporan Food and Agriculture Organisation (FAO) 2007, indonesia kehilangan 1,9 juta ha hutan setiap tahunnya atau 8 kali lapangan sepakbola per menitnya, dan menurut World Bank, 70 sampai 80 persen peredaran kayu di Indonesia adalah illegal.
Antara Moratorium dan Perkebunan Sawit
Moratorium (jeda) pembalakan kayu adalah pembekuan atau penghentian sementara seluruh aktifitas penebangan kayu skala kecil dan besar (skala industri) untuk sementara waktu tertentu sampai sebuah kondisi yang diinginkan tercapai. Lama atau masa diberlakukannya moratorium biasanya ditentukan oleh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi tersebut.
Masalah struktural kehutanan yang kita hadapi saat ini begitu ruwet dan kompleks. Masalah-masalah tersebut tidak berdiri sendiri, namun saling mempengaruhi satu dengan lain. Reformasi kehutanan hanya dapat tercapai bila masalah-masalah tersebut dapat diatasi secara simultan dan menyeluruh untuk menuju pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan. Dengan tingkat kompleksitas masalah tersebut, moratorium menyediakan peluang dan manfaat ganda bagi pelaksanaan seluruh langkah-langkah perubahan yang diperlukan untuk melakukan reformasi di bidang kehutanan.
Moratorium pembalakan kayu di Aceh dapat dihubungkan dengan keinginan atau komitmen pemerintah untuk melaksanakan reformasi di bidang kehutanan. Moratorium pembalakan kayu dapat dijadikan sebagai sebagai langkah dan proses pelaksanaan komitmen reformasi kehutanan tersebut.
Reformasi kehutanan tidak akan berjalan jika didahului dengan membuka kran investasi, terutama di bidang perkebunan kelapa sawit yang merupakan bagian dari reformasi kehutanan. Existing perkebunan kelapa sawit di Aceh telah mencapai 300.000 hektar di wilayah pantai timur dan barat, perkebunan sawit di Aceh masih didominasi oleh perusahaan negara PT Perkebunan Nusantara.
Jika kemudian rencana pemerintah untuk menarik investor dibidang perkebunan besar, tambang mineral, minyak dan gas, serta industri processing lainnya, maka ini merupakan kegagalan dari agenda reformasi kehutanan yang akan dibangun oleh Pemerintah, justru agenda investasi tanpa didahului dengan penataan ruang dan regulasi yang mengaturnya, sama halnya dengan menciptakan persoalan baru, yang pada akhirnya akan menjadi senjata makan tuan.
Dampak Perkebunan Kelapa Sawit
Kehadiran perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan selain menimbulkan konflik horizontal dan vertikal, juga menimbulkan ancaman serius bagi ekologi. Menurut Saiful Achmad, Sawit Watch, 2005. Dampak negatif yang terungkap dari aktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, diantaranya :
Pertama, Persoalan tata ruang, dimana monokultur, homogenitas dan overloads konversi. Hilangnya keaneka ragaman hayati ini akan memicu kerentanan kondisi alam berupa menurunnya kualitas lahan disertai erosi, hama dan penyakit.
Kedua, Pembukaan lahan sering kali dilakukan dengan cara tebang habis dan land clearing dengan cara pembakaran demi efesiensi biaya dan waktu.
Ketiga, Kerakusan unsur hara dan air tanaman monokultur seperti sawit, dimana dalam satu hari satu batang pohon sawit bisa menyerap 12 liter (hasil peneliti lingkungan dari Universitas Riau) T. Ariful Amri MSc Pekanbaru/Riau Online). Di samping itu pertumbuhan kelapa sawit mesti dirangsang oleh berbagai macam zat fertilizer sejenis pestisida dan bahan kimia lainnya.
Keempat, Munculnya hama migran baru yang sangat ganas karena jenis hama baru ini akan mencari habitat baru akibat kompetisi yang keras dengan fauna lainnya. Ini disebabkan karena keterbatasan lahan dan jenis tanaman akibat monokulturasi.
Kelima, Pencemaran yang diakibatkan oleh asap hasil dari pembukaan lahan dengan cara pembakaran dan pembuangan limbah, merupakan cara-cara perkebunan yang meracuni makhluk hidup dalam jangka waktu yang lama. Hal ini semakin merajalela karena sangat terbatasnya lembaga (ornop) kemanusiaan yang melakukan kegiatan tanggap darurat kebakaran hutan dan penanganan Limbah.
Keenam, Terjadinya konflik horiziontal dan vertikal akibat masuknya perkebunan kelapa sawit. sebut saja konflik antar warga yang menolak dan menerima masuknya perkebunan sawit dan bentrokan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat pemerintah akibat sistem perijinan perkebunan sawit.
Ketujuh, praktek konversi hutan alam untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seringkali menjadi penyebab utama bencana alam seperti banjir dan tanah longsor Dampak negatif terhadap lingkungan menjadi bertambah serius karena dalam prakteknya pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak hanya terjadi pada kawasan hutan konversi, melainkan juga dibangun pada kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan bahkan di kawasan konservasi yang memiliki ekosistem yang unik dan mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi (Manurung, 2000; Potter and Lee, 1998).
Investasi Berselimut Kemiskinan
Menurut Yayu Rhamdani, Sar Vision Indonesia, 2006. Luas 145.000 ha yang dikedepankan dalam rencana pembukaan perkebunan sawit di Aceh nampaknya sejalan dengan ambisi Indonesia untuk menjadi pengeksport utama minyak sawit dunia melampaui Malaysia pada tahun 2020. Menurut Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI, 2005) pada periode 2005 – 2020, untuk mencapai target sebagai pengeksport utama minyak sawit di dunia, Indonesia harus melakukan perluasan perkebunan sawit sekitar 120.000 – 140.000 ha per tahun. Artinya dalam waktu 15 tahun sudah harus ada perkebunan sawit baru seluas 1.8 – 2.1 juta hektar.
Peluang untuk mengentaskan kemiskinan dengan jalan membuka perkebunan sawit merupakan salah satu alternatif yang ditangkap oleh Pemerintah Provinsi Aceh dengan menggandeng investor dari Malaysia. Perkebunan sawit seluas 145.000 hektar dengan 14 pabrik pengolahannya akan dibangun dan diperuntukkan bagi 40.000 rakyat miskin dan yatim piatu di Aceh (Waspada, 2007). Selanjutnya akan dibentuk Aceh Plantation Development Authority (APDA) yang mengadopsi system di Malaysia, Federal Land Development Authority (FELDA) untuk menjadi penggerak investasi perkebunan kelapa sawit di NAD (Acehkita.com, 2007; Kompas, 2007).
Investasi perkebunan sawit di Aceh yang berselimut issue kemiskinan, ternyata justru dibangun dan dikembangkan oleh kelompok-kelompok bisnis mapan, dan pemain lama dalam mengembangkan bisnis perkebunan di Indonesia, penelusuran penulis melalui jaringan ornop lingkungan di Kalimantan dan Jakarta, investor perkebunan sawit dari Malaysia tersebut merupakan korporasi bisnis perkebunan sawit perbatasan Kalimantan. Proyek perkebunan sawit perbatasan Kalimantan ini juga merupakan bagian dari proyek ambisius pemerintah seluas 2,1 juta hektar perkebunan sawit.
Selain investor Malaysia, kelompok bisnis di Indonesia, melalui PT Bakrie Sumatra Plantation telah menapakkan jejaknya di Kabupaten Aceh Barat dengan perkebunan kelapa sawitnya. Selain kelompok Bakrie, yang akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit adalah kelompok Astra, melalui PT Astra Agro Lestari seluas 200.000 hektar di Kabupaten Aceh Utara, Astra merupakan korporasi perkebunan kelapa sawit besar disumatera, dengan pengembangan hampir diseluruh wilayah sumatera.
Selain perusahaan tersebut diatas, masih banyak korporasi lainnya, seperti London Sumatera (Lonsum), Sinar Mas (Group APRIL). Rencana awal korporasi tersebut juga meletakkan kemiskinan dalam investasinya, tetapi dalam prosesnya, justru berbanding terbalik dengan rencana awalnya, konflik horizontal dan vertikal akibat model pengelolaan (Plasma Inti) yang dikembangkan pihak korporasi banyak merugikan petani penggarap (Plasma) dan monopoli pihak perusahaan (Inti). Tak urung kehadiran perkebunan Sawit diseluruh Tanah Air banyak mendatangkan segenap kemiskinan struktutal dan kehancuran ekologi.
Kontradiksi Pokok
Patutlah jika khabar baik reformasi kehutanan Aceh berubah menjadi khabar buruk, jika skenario investasi dibuka tanpa didahului dengan meletakkan prinsip yang fundamental, antara lain: Protokol penentuan protokol ambang batas investasi di Aceh, Protokol Ambang batas lingkungan, dan konsep Moratorium reformasi kehutanan.
Seharusnya Pemerintah Provinsi Aceh telah banyak belajar dan melihat model pengelolaan sumber daya alam yang carut-marut di Provinsi lain, dan telah paham perilaku Korporasi yang justru mendatangkan segenap kemiskinan struktural dipenjuru Indonesia, dengan system ekonomi pengakumulasian modalnya. Jika kemudian system ekonomi global pengakumulasian modal ini di copy paste ke Aceh maka belum pernah ada contoh di negara-negara ketiga, rakyatnya menjadi sejahtera.
Selasa, 26 Mei 2009
Deklarator GAM..........
Kuala Lumpur, Inilah - Diam-diam pemimpin dan deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Hasan Tiro berada di Malaysia. Hasan meninggalkan tempat pengasingannya di Swedia untuk memantau pelaksanaan Pemilu 2009 di Aceh.
Perihal keberadaan pria bernama lengkap Tengku Hasan Muhammad di Tiro itu dikonfirmasi Dubes RI untuk Malaysia Dai Bachtiar yang menyebutkan Hasan Tiro saat ini berada di Selangor.
“Memang betul Hasan di Tiro sudah di Malaysia beberapa hari lalu dan beberapa staf kedutaan pun sudah menemui sekretaris pribadinya di Shah Alam, Selangor,” kata Dai seusai menyaksikan pelantikan Panwaslu Luar Negeri untuk tujuh KJRI dari tiga negara di KBRI Kuala Lumpur, Sabtu (4/4).
Namun Dai mengatakan tidak akan menemui ataupun mengundangnya ke KBRI Kuala Lumpur karena kedatangan deklarator gerakan Aceh merdeka (GAM) itu merupakan kunjungan personal.
Hasan Tiro telah tiba di Malaysia, Selasa pagi (31/3). Rencananya, ia akan memantau kampanye dan pelaksanaan Pemilu di Aceh, khususnya Partai Aceh. Bahkan akan datang langsung atau kembali ke kampung halamannya lagi pada 1 April 2009 untuk memantau langsung Pemilu.
Tapi kedatangannya ke Aceh sangat tergantung dengan kondisi keamanan di Aceh dan kesehatannya. Jika tidak, ia akan memantau pelaksanaan Pemilu dari Malaysia. Namun keberadaannya di Malaysia dirahasiakan. Beberapa handphone mantan panglima tertinggi GAM itu di Malaysia tidak bisa dihubungi beberapa hari belakangan ini.
Oktober 2008 lalu, mantan Panglima tertinggi GAM itu melakukan kunjungan bersejarah pertama kalinya ke Banda Aceh. Hasan Tiro yang meninggalkan Aceh sejak 1976 kini telah menjadi warga negara Swedia. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Hasan Tiro juga sempat datang ke Jakarta dan bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, inisiator perjanjian Helsinki yang mengakhiri perseteruan GAM dengan pemerintah RI. [*/dil]
Banda Aceh, Theglobejournal – Pengurus Partai Aceh belum bisa memastikan apakah deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Teungku Hasan Muhammad di Tiro ikut menghadiri kampanye terbuka Partai Aceh atau tidak, namun informasi yang beredar di beberapa kalangan, Hasan Tiro akan pulang ke Aceh untuk mengikuti kampanye yang didominasi oleh mantan anggota GAM tersebut.
“Kami belum bisa memastikan apakah Wali akan mengikuti kampanye yang akan dilaksanakan oleh Partai Aceh pada Rabu (1/4) secara serentak di beberapa kabupaten di Aceh, namun kemungkinan tersebut ada,” ujar Jurubicara Partai Aceh, Teungku Adnan Beuransyah saat dihubungi The Globe Journal, Senin (30/3).
Jurubicara Partai Aceh tersebut mengakui jika saat ini Hasan Tiro sudah di Kuala Lumpur Malaysia, namun Adnan Beuransyah belum bisa memastikan apakah pucuk pimpinan GAM tersebut akan pulang ke Aceh atau tidak.
“Kami hingga saat ini belum bisa memastikan apakah Wali akan hadir dalam kampanye terbuka yang dilaksanakan oleh Partai Aceh atau tidak, namun informasi yang kami terima beliau saat ini sudah tiba di Kuala Lumpur,” sebut Adnan Beuransyah.
Informasi yang beredar dibeberapa kalangan di Aceh menyebutkan, kedatangan Hasan Tiro dari Swedia ke Kuala Lumpur Malaysia hanya untuk beristirahat sebelum berangkat ke Aceh sama seperti beliau pulang ke Aceh pada akhir 2008. Sumber lain menyebutkan, Hasan Tiro tiba di Aceh pada 5 April. “Ada kemungkinan Wali ke Aceh dan tidak. Ini semua dalam rangka agar Partai Aceh bisa menang,” sebut sumber The Globe Journal, Senin (30/3). [003]
Peureulak, Theglobejournal - Teka-teki mengapa deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak ke Aceh pada masa kampanye, salah satu alasan disampaikan oleh seorang mantan eks militer Libya. “Memang benar, ada rencana Wali (Hasan Tiro) hendak ke Aceh pada 5 April, namu kemudian dibatalkan,” sebut sumber The Globe Journal, Sabtu (4/4).
Sumber itu yang merupakan lulusan eks pelatihan militer di Kamp Tazura Libya itu menuturkan, jika Wali ke Aceh pada masa itu, maka dapat dipastikan, konsentrasi massa Partai Aceh bisa pecah. “Jika Wali ada di Aceh, maka anggota sibuk menyambut beliau sebagaimana pada Oktober 2008,” ungkapnya yang sengaja pulang ke Aceh dari Kuala Lumpur untuk memenangkan Partai Aceh.
Pemuda bertubuh langsing ini menjelaskan, maka ketika daerah kosong, ada kemungkinan pemilih yang sudah digalang, bisa pecah dengan masuknya pihak-pihak lain. “Nah tentu saja, dengan alasan itu, maka Wali terus memantau perkembangan Aceh dari Malaysia,” ungkapnya yang tinggal di Kuala Lumpur.
Sebagaimana diketahui, Wali dan rombongan tiba di Shah Alam Selangor Malaysia pada Selasa (31/3) pagi. Dari sana, setiap saat Wali memantau perkembangan situasi Pemilu Aceh yang semakin dekat pada hari H 9 April. [003]
Banda Aceh, Theglobejournal – Deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Teungku Hasan Muhammad di Tiro dikabarkan akan tiba di Banda Aceh dari Kuala Lumpur Malaysia, Rabu (1/4) pagi dengan menggunakan pesawat khusus yang disewakan untuk kepulangan beliau ke Aceh yang kedua kalinya setelah perdamaian di Aceh.
Informasi yang diterima The Globe Journal, kepulangan beliau ke Aceh kali ini untuk menghadiri kampanye akbar Partai yang didirikan oleh mantan GAM.
“Informasi yang kami terima, besok pagi Wali Teungku Hasan Muhammad di Tiro akan tiba ke Banda Aceh dari Malaysia dengan menggunakan pesawat khusus,” ujar Teungku Banta salah seorang pengurus Partai Aceh, Teungku Banta kepada The Globe Journal, Selasa (31/3) malam.
Banta juga menyebutkan, Hasan Tiro setelah mendarat di Bandara Sultan Iskankar Muda Blang Bintang Aceh Besar langsung menuju tempat yang disediakan khusus untuk beristirahat dan selanjutnya pada siang hari akan menghadiri kampanye akbar Partai Aceh (PA) di Lhong Raya Banda Aceh.
“Besok pagi setiba dari Malaysia, beliau akan istirahat sejenak di tempat yang telah disediakan, selanjutnya beliau akan mengikuti kampanye yang telah kita persiapkan di depan Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya Banda Aceh,” ungkap Banta.
Ditanya jadwal kedatangan Hasan Tiro, petinggi GAM tersebut mengatakan belum mengetahui secara pasti pesawat yang disewa khusus tersebut akan mendarat. “Untuk saat ini jadwal beliau tiba ke Banda Aceh belum bisa saya sebutkan karena tidak disebutkan secara pasti,” jelas Banta.(002)
WALI ATJEH.......
Hasan Tiro yang lama mengasingkan diri di EROPA, hari ini (101008) akan 'menghirup' udara Aceh setelah hampir 30 tahun lebih berdomisili di luar negeri. Kedatangan orang nomor satu dalam tubuh GAM ini di harapkan akan memperkuat lagi perdamaian yang sudah terajut di bumi Iskandar Muda. FOTO REPRO
Where are you from? (Anda dari mana?)”, sapa Tgk Hasan di Tiro (HT), ketika saya diperkenalkan kepada beliau dalam satu pertemuan di hotel Skogshem & Wijk, kawasan pinggiran Stockholm yang indah dan damai bernama Lidinge, tanggal 3 April 2006 lalu. Mungkin beliau mengira saya adalah salah seorang anggota GAM yang dari salah satu negara di kawasan negara-negara Scandinavia, yakni negara-negara di sekitar Laut Baltic seperti Norwegia, Denmark, dan Swedia.Memang pada tanggal itu, berlangsung suatu konferensi tentang pembentukan partai lokal di Aceh yang disponsori oleh Palme Center dan dihadiri utusan-utusan GAM dari berbagai negara. Dari Aceh sendiri hadir para elit GAM, di antaranya Tgk. Usman Lampoh Awe, Zakaria Saman, Muzakkir Manaf, Darwis Jeunib, Nur Djuli, Munawar Liza, Shadia Marhaban, Daniel Kinsbury, dan Irwandi Yusuf. Hadir juga Muhammad Nazar, Tgk Imam Syuja, A. Farhan Hamid, Mawardi Ismail, Rufriadi, Maryati, Daniel Djuned. Dari Jerman hadir Teuku Hadi, dan tuan rumah (Swedia) hadir Malek Mahmud, Zaini Abdullah, Bachtiar Abdullah, serta sejumlah unsur GAM, seperti Muzakkir Hamid, yang selalu setia mendampingi Tgk. Hasan Tiro. Selebihnya datang dari Finlandia dan Jerman.Setelah saya membaca dan mendengar begitu banyak orang ingin bertemu beliau namun tidak berhasil, saya merasa sangat beruntung bertemu dan berbicara langsung dengan seorang tokoh yang begitu berpengaruh dalam perjalanan sejarah Aceh. Almarhum Isa Sulaiman suatu waktu menuturkan kepada saya bahwa kendati pada saat konflik Aceh ia dianggap sebagai salah seorang yang dimusuhi oleh sebagian pihak dalam GAM karena pendapat-pendapat ilmiah beliau tentang konflik Aceh, tapi ketika bertemu langsung dengan HT dalam suatu perundingan di Geneva, ternyata beliau disambut baik oleh HT dan bahkan diberikan banyak sekali bahan tulisan HT, yang sangat berguna bagi seorang sejarawan seperti Isa Sulaiman. Menurutnya, HT adalah salah seorang tokoh yang punya pengaruh besar dalam perjalanan sejarah Aceh dalam beberapa dekade terakhir ini.Suatu waktu ketika saya sarapan pagi dengan Tgk. Usman Lampoh Awe di sebuah hotel di Jakarta, tokoh GAM senior yang meninggal dunia beberapa hari lalu ini menceritakan betapa HT adalah seorang yang punya perhatian tentang sesuatu hingga detail. Di hutan pun, suatu waktu pada tahun 1970-an, HT mengajari tentang sopan santun di meja makan (table manner), hingga bagaimana menggunakan sendok dan garpu yang benar ketika makan. Ini menggambarkan bagaimana HT membayangkan bahwa suatu saat nanti mereka akan menjadi orang penting atau diplomat yang akan duduk di meja makan dalam resepsi-resepsi resmi.Terlepas dari kontroversi di Indonesia sendiri, ideologi pemisahan yang dibangun lewat tulisan-tulisan HT dan pidato-pidato beliau telah membangkitkan fanatisme ke-Aceh-an yang menjalar ke pelosok-pelosok desa di Aceh. Dan ini menandakan kebangkitan “ke-Aceh-an” (yang bagi GAM diterjemahkan sebagai kebangkitan bangsa Aceh). Maka tidak heran jika apapun yang berbau dan berwarna Aceh dan berbeda dari bau dan warna Indonesia, disambut baik oleh mayoritas orang Aceh. Ini adalah gejala masyarakat tertekan (depressed).Fenomena itulah yang dimanfaatkan oleh Irwandi-Nazar dalam strategi mereka meraih kemenangan dalam Pilkada pada penghujung 2006 lalu, dengan menampilkan identitas Aceh yang kental dalam pakaian dan tutur. Sekali waktu pada 2003 di Penang, saya mendengar dari Anthony Reid, seorang sejarawan tentang Aceh yang terkenal dan bermukin di Singapura, bahwa di Aceh telah terjadi de-Acehnisasi (degradasi nilai-nilai Aceh), di mana identitas Aceh semakin luntur, di mana orang Aceh tidak lagi berbahasa Aceh, tidak lagi bangga dengan corak dan motif Aceh. Kini waktunya bagi orang Aceh untuk muncul dan bangga kembali dengan identitas Aceh. Dalam suasana demikian pula, gagasan pembangkangan untuk menonjolkan identitas sendiri terjual laku keras dalam masyarakat Aceh pada umumnya pada akhir-akhir ini.Menurut berita, HT akan saweu gampong pada 11 Oktober 2008 ini. Kedatangan beliau tentu akan disambut hangat oleh pengikut-pengikutnya. Namun kita semua patut menyambut baik beliau dalam konteks untuk memupuk dan membina perdamaian yang abadi di Aceh setelah perjanjian perdamaian antara pemerintah RI dengan GAM ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005.Terlepas dari kepentingan-kepentingan politis yang mungkin ada menjelang Pemilu pada April 2009 mendatang, kedatangan HT semestinya menjadi momen berharga bagi semua pihak yang selama konflik panjang berselisih paham untuk bersama-sama merajut helai demi helai benang perdamaian sehingga damai terus berlanjut di bumi Aceh. Ini pulalah yang secara simbolis diharapkan dari kedatangan HT ke Aceh. Semua pihak semestinya memanfaatkan momen ini untuk maksud damai, bukan malah mengambil tindakan yang justru dapat merusak perdamaian atau menuai benih kebencian baru.Lebih mudah melahirkan perdamaian dibandingkan dengan mengasuhnya. Bayi perdamaian biasanya lemah di tahap awal, rapuh dan mudah pecah dalam perjalanannya, tapi dengan komitmen para pihak, maka kita yakin perdamaian abadi dapat tumbuh secara bertahap dan menguntungkan bagi semua.Kendati dalam usia lanjut, HT tampak secara fisik masih kuat. Saya melihat tongkat yang selalu di genggaman beliau hanya dipakai sesekali saja. Postur tubuh agak kecil, tapi kharisma beliau tinggi sekali, tampak dari begitu hormatnya teman-teman anggota GAM kepada beliau. Tidak banyak bicara, tapi sangat perhatian jika orang lain berbicara. Ternyata beliau seorang pendengar yang baik. Walaupun ketika bertemu di Swedia, beliau berbicara dengan saya dalam bahasa Inggris, tapi masih sangat mengerti bahasa Aceh ketika sesekali saya menjawab dalam bahasa Aceh. Banyak senyum dan sesekali tertawa lepas, beliau lebih banyak mendengar dan mengangguk-angguk ketika Malek Mahmud atau Zaini Abdullah menjelaskan sesuatu.Beliau juga penuh perhatian ketika sekalipun bukan orang GAM sedang menyampaikan sesuatu kepada beliau. Kebiasaan beliau yang menulis catatan harian (Diary) sebagai rutinitas harian di apartemennya hingga sekarang patut dicontoh.Menulis ternyata menjadi senjata yang lebih ampuh dari senapan mesin. Tulisan ternyata selain menjadi catatan sejarah bagi generasi berikutnya (kendati seringpula bersifat subjektif), tapi pengaruhnya pada opini masyarakat jauh lebih besar dari senjata dalam bentuk fisik dan berbagai bentuk indoktrinasi yang dipaksakan. Tidak ada keterpaksaan dalam membaca suatu tulisan dari seorang penulis, tapi tulisan itu dapat menanamkan suatu ideologi atau kecintaan pada sesuatu.Kepulangan Hasan Tiro (HT) bagi sebagian orang Aceh adalah terkabulnya suatu penantian yang panjang untuk mengobati kerinduan bertemu langsung. Namun bagi sebagian lain ini peristiwa biasa-biasa saja, layaknya seorang warga asing berkunjung ke salah satu bagian Indonesia. Tapi bagaimanapun ada harapan besar bagi kebanyakan orang Aceh, bahwa kepulangan HT setelah lebih dari tiga dekade meninggalkan tanah kelahirannya akan membawa masa depan perdamaian abadi di Aceh.Kesediaan datang ke Aceh saja patut dihargai. Bahwa HT menyambut baik perdamaian di Aceh (atau minimal tidak menolak) ditandai oleh beberapa event. Salah satunya adalah ketika HT menerima Pieter Feith, Ketua Aceh Monitoring Mission (AMM) di Stockholm pada 11 Oktober 2006 dan membicarakan isu-isu yang terkait dengan proses perdamaian. Semoga komitmen untuk melestarikan perdamaian tetap ada. Selamat datang Tgk Hasan Tiro ke Aceh, selamat datang perdamaian abadi. []
Where are you from? (Anda dari mana?)”, sapa Tgk Hasan di Tiro (HT), ketika saya diperkenalkan kepada beliau dalam satu pertemuan di hotel Skogshem & Wijk, kawasan pinggiran Stockholm yang indah dan damai bernama Lidinge, tanggal 3 April 2006 lalu. Mungkin beliau mengira saya adalah salah seorang anggota GAM yang dari salah satu negara di kawasan negara-negara Scandinavia, yakni negara-negara di sekitar Laut Baltic seperti Norwegia, Denmark, dan Swedia.Memang pada tanggal itu, berlangsung suatu konferensi tentang pembentukan partai lokal di Aceh yang disponsori oleh Palme Center dan dihadiri utusan-utusan GAM dari berbagai negara. Dari Aceh sendiri hadir para elit GAM, di antaranya Tgk. Usman Lampoh Awe, Zakaria Saman, Muzakkir Manaf, Darwis Jeunib, Nur Djuli, Munawar Liza, Shadia Marhaban, Daniel Kinsbury, dan Irwandi Yusuf. Hadir juga Muhammad Nazar, Tgk Imam Syuja, A. Farhan Hamid, Mawardi Ismail, Rufriadi, Maryati, Daniel Djuned. Dari Jerman hadir Teuku Hadi, dan tuan rumah (Swedia) hadir Malek Mahmud, Zaini Abdullah, Bachtiar Abdullah, serta sejumlah unsur GAM, seperti Muzakkir Hamid, yang selalu setia mendampingi Tgk. Hasan Tiro. Selebihnya datang dari Finlandia dan Jerman.Setelah saya membaca dan mendengar begitu banyak orang ingin bertemu beliau namun tidak berhasil, saya merasa sangat beruntung bertemu dan berbicara langsung dengan seorang tokoh yang begitu berpengaruh dalam perjalanan sejarah Aceh. Almarhum Isa Sulaiman suatu waktu menuturkan kepada saya bahwa kendati pada saat konflik Aceh ia dianggap sebagai salah seorang yang dimusuhi oleh sebagian pihak dalam GAM karena pendapat-pendapat ilmiah beliau tentang konflik Aceh, tapi ketika bertemu langsung dengan HT dalam suatu perundingan di Geneva, ternyata beliau disambut baik oleh HT dan bahkan diberikan banyak sekali bahan tulisan HT, yang sangat berguna bagi seorang sejarawan seperti Isa Sulaiman. Menurutnya, HT adalah salah seorang tokoh yang punya pengaruh besar dalam perjalanan sejarah Aceh dalam beberapa dekade terakhir ini.Suatu waktu ketika saya sarapan pagi dengan Tgk. Usman Lampoh Awe di sebuah hotel di Jakarta, tokoh GAM senior yang meninggal dunia beberapa hari lalu ini menceritakan betapa HT adalah seorang yang punya perhatian tentang sesuatu hingga detail. Di hutan pun, suatu waktu pada tahun 1970-an, HT mengajari tentang sopan santun di meja makan (table manner), hingga bagaimana menggunakan sendok dan garpu yang benar ketika makan. Ini menggambarkan bagaimana HT membayangkan bahwa suatu saat nanti mereka akan menjadi orang penting atau diplomat yang akan duduk di meja makan dalam resepsi-resepsi resmi.Terlepas dari kontroversi di Indonesia sendiri, ideologi pemisahan yang dibangun lewat tulisan-tulisan HT dan pidato-pidato beliau telah membangkitkan fanatisme ke-Aceh-an yang menjalar ke pelosok-pelosok desa di Aceh. Dan ini menandakan kebangkitan “ke-Aceh-an” (yang bagi GAM diterjemahkan sebagai kebangkitan bangsa Aceh). Maka tidak heran jika apapun yang berbau dan berwarna Aceh dan berbeda dari bau dan warna Indonesia, disambut baik oleh mayoritas orang Aceh. Ini adalah gejala masyarakat tertekan (depressed).Fenomena itulah yang dimanfaatkan oleh Irwandi-Nazar dalam strategi mereka meraih kemenangan dalam Pilkada pada penghujung 2006 lalu, dengan menampilkan identitas Aceh yang kental dalam pakaian dan tutur. Sekali waktu pada 2003 di Penang, saya mendengar dari Anthony Reid, seorang sejarawan tentang Aceh yang terkenal dan bermukin di Singapura, bahwa di Aceh telah terjadi de-Acehnisasi (degradasi nilai-nilai Aceh), di mana identitas Aceh semakin luntur, di mana orang Aceh tidak lagi berbahasa Aceh, tidak lagi bangga dengan corak dan motif Aceh. Kini waktunya bagi orang Aceh untuk muncul dan bangga kembali dengan identitas Aceh. Dalam suasana demikian pula, gagasan pembangkangan untuk menonjolkan identitas sendiri terjual laku keras dalam masyarakat Aceh pada umumnya pada akhir-akhir ini.Menurut berita, HT akan saweu gampong pada 11 Oktober 2008 ini. Kedatangan beliau tentu akan disambut hangat oleh pengikut-pengikutnya. Namun kita semua patut menyambut baik beliau dalam konteks untuk memupuk dan membina perdamaian yang abadi di Aceh setelah perjanjian perdamaian antara pemerintah RI dengan GAM ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005.Terlepas dari kepentingan-kepentingan politis yang mungkin ada menjelang Pemilu pada April 2009 mendatang, kedatangan HT semestinya menjadi momen berharga bagi semua pihak yang selama konflik panjang berselisih paham untuk bersama-sama merajut helai demi helai benang perdamaian sehingga damai terus berlanjut di bumi Aceh. Ini pulalah yang secara simbolis diharapkan dari kedatangan HT ke Aceh. Semua pihak semestinya memanfaatkan momen ini untuk maksud damai, bukan malah mengambil tindakan yang justru dapat merusak perdamaian atau menuai benih kebencian baru.Lebih mudah melahirkan perdamaian dibandingkan dengan mengasuhnya. Bayi perdamaian biasanya lemah di tahap awal, rapuh dan mudah pecah dalam perjalanannya, tapi dengan komitmen para pihak, maka kita yakin perdamaian abadi dapat tumbuh secara bertahap dan menguntungkan bagi semua.Kendati dalam usia lanjut, HT tampak secara fisik masih kuat. Saya melihat tongkat yang selalu di genggaman beliau hanya dipakai sesekali saja. Postur tubuh agak kecil, tapi kharisma beliau tinggi sekali, tampak dari begitu hormatnya teman-teman anggota GAM kepada beliau. Tidak banyak bicara, tapi sangat perhatian jika orang lain berbicara. Ternyata beliau seorang pendengar yang baik. Walaupun ketika bertemu di Swedia, beliau berbicara dengan saya dalam bahasa Inggris, tapi masih sangat mengerti bahasa Aceh ketika sesekali saya menjawab dalam bahasa Aceh. Banyak senyum dan sesekali tertawa lepas, beliau lebih banyak mendengar dan mengangguk-angguk ketika Malek Mahmud atau Zaini Abdullah menjelaskan sesuatu.Beliau juga penuh perhatian ketika sekalipun bukan orang GAM sedang menyampaikan sesuatu kepada beliau. Kebiasaan beliau yang menulis catatan harian (Diary) sebagai rutinitas harian di apartemennya hingga sekarang patut dicontoh.Menulis ternyata menjadi senjata yang lebih ampuh dari senapan mesin. Tulisan ternyata selain menjadi catatan sejarah bagi generasi berikutnya (kendati seringpula bersifat subjektif), tapi pengaruhnya pada opini masyarakat jauh lebih besar dari senjata dalam bentuk fisik dan berbagai bentuk indoktrinasi yang dipaksakan. Tidak ada keterpaksaan dalam membaca suatu tulisan dari seorang penulis, tapi tulisan itu dapat menanamkan suatu ideologi atau kecintaan pada sesuatu.Kepulangan Hasan Tiro (HT) bagi sebagian orang Aceh adalah terkabulnya suatu penantian yang panjang untuk mengobati kerinduan bertemu langsung. Namun bagi sebagian lain ini peristiwa biasa-biasa saja, layaknya seorang warga asing berkunjung ke salah satu bagian Indonesia. Tapi bagaimanapun ada harapan besar bagi kebanyakan orang Aceh, bahwa kepulangan HT setelah lebih dari tiga dekade meninggalkan tanah kelahirannya akan membawa masa depan perdamaian abadi di Aceh.Kesediaan datang ke Aceh saja patut dihargai. Bahwa HT menyambut baik perdamaian di Aceh (atau minimal tidak menolak) ditandai oleh beberapa event. Salah satunya adalah ketika HT menerima Pieter Feith, Ketua Aceh Monitoring Mission (AMM) di Stockholm pada 11 Oktober 2006 dan membicarakan isu-isu yang terkait dengan proses perdamaian. Semoga komitmen untuk melestarikan perdamaian tetap ada. Selamat datang Tgk Hasan Tiro ke Aceh, selamat datang perdamaian abadi. []
WALI ............
"Memang betul Hasan di Tiro sudah di Malaysia beberapa hari lalu dan beberapa staf kedutaan pun sudah menemui sekretaris pribadinya di Shah Alam, Selangor," kata Dai seusai menyaksikan pelantikan Panwaslu Luar Negeri untuk tujuh KJRI dari tiga negara di KBRI Kuala Lumpur, Sabtu.
Namun, Dai mengatakan tidak akan menemui ataupun mengundangnya ke KBRI Kuala Lumpur karena kedatangan deklarator gerakan Aceh merdeka (GAM) itu merupakan kunjungan personal.
Hasan Tiro telah tiba di Malaysia, Selasa pagi (31/3). Rencananya, ia akan memantau kampanye dan pelaksanaan Pemilu di Aceh, khususnya Partai Aceh. Bahkan akan datang langsung atau kembali ke kampung halamannya lagi pada 1 April 2009 untuk memantau langsung Pemilu.
Tapi kedatangannya ke Aceh sangat tergantung dengan kondisi keamanan di Aceh dan kesehatannya. Jika tidak, ia akan memantau pelaksanaan Pemilu dari Malaysia.
Namun keberadaannya di Malaysia dirahasiakan. Beberapa handphone mantan panglima tertinggi GAM itu di Malaysia tidak bisa dihubungi beberapa hari belakangan in
http://www.antara.co.id/arc/2009/4/4/dubes-dai-hasan-tiro-berada-di-malaysia/
Namun, Dai mengatakan tidak akan menemui ataupun mengundangnya ke KBRI Kuala Lumpur karena kedatangan deklarator gerakan Aceh merdeka (GAM) itu merupakan kunjungan personal.
Hasan Tiro telah tiba di Malaysia, Selasa pagi (31/3). Rencananya, ia akan memantau kampanye dan pelaksanaan Pemilu di Aceh, khususnya Partai Aceh. Bahkan akan datang langsung atau kembali ke kampung halamannya lagi pada 1 April 2009 untuk memantau langsung Pemilu.
Tapi kedatangannya ke Aceh sangat tergantung dengan kondisi keamanan di Aceh dan kesehatannya. Jika tidak, ia akan memantau pelaksanaan Pemilu dari Malaysia.
Namun keberadaannya di Malaysia dirahasiakan. Beberapa handphone mantan panglima tertinggi GAM itu di Malaysia tidak bisa dihubungi beberapa hari belakangan in
http://www.antara.co.id/arc/2009/4/4/dubes-dai-hasan-tiro-berada-di-malaysia/
Picture GAM
Security forces in the Indonesian province of Aceh have torn down separatist flags as rebels of the Free Aceh Movement (GAM) mark the 25th anniversary of their struggle for independence.
There have been reports of clashes with the army reporting at least two rebels killed.
But the streets of the capital, Banda Aceh, remained largely deserted except for army patrols.
Free Aceh Movement (GAM) rebels said they held ceremonies at secret locations in the jungle.
They raised the flag of the separatist movement - police say they tore down about 100 flags in the capital, Banda Aceh.
A statement from exiled leader Hasan di Tiro was read out calling on the Acehnese to pursue independence at all costs
Indonesian army patrols were out in force across the oil and gas-rich province.
Meanwhile, GAM rebels demonstrated their firepower...
... and women volunteers marched alongside their male colleagues in a show of force
Minggu, 10 Mei 2009
Moratorium
Pemerintah sudah menyerah dan tidak mampu menghentikan kehancuran hutan aceh, penebangan haram dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sulit diatasi bahkan semakin terang-terangan dilakukan, dokumen-dokumen resmi yang melegalisasi kayu-kayu haram tersebut dan perlindungan oknum aparat penegak hukum menyebabkan praktek haram ini semakin sulit diberantas. Puncak kehancuran hutan aceh dibuktikan dengan terjadinya Banjir bandang yang melanda tujuh daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Pemerintah seharusnya sudah mulai jeli dan harus berani dalam memainkan kebijakan atau regulasi disektor kehutanan, termasuk langkah berani untuk melakukan Moratorium Penebangan (pembalakan) hutan. Solusi ini, dibeberapa tempat terbukti manjur untuk menghentikan kerusakan hutan dan menyelamatkan hutan-hutan alam yang tersisa. Seharusnya pemerintah tidak perlu ragu untuk memberlakukan Moratorium Hutan Aceh, dilihat dari jumlah perizinan yang beredar hampir dipastikan tidak ada izin penebangan skala kecil IPHHK yang beroperasi termasuk izin penebangan skala besar HPH, kalaupun ada izin penebangan yang beroperasi, izin tersebut dipastikan illegal, rekayasa oknum Dinas Kehutanan yang tidak bertanggungjawab. Selain tidak adanya izin penebangan, hutan aceh dapat dikategorikan sebagai hutan stadium kritis, sepertinya tingginya angka deforestrasi, illegal logging, dan praktek sawmill illegal. Indikator-indikator tersebut merupakan justifikasi kuat pemerintah untuk memberlakukan Moratorium Penebangan Hutan.
Laju deforestrasi hutan aceh tiap tahunnya terus meningkat, dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1997 telah terjadi pengurangan luas kurang lebih 270.347 ha atau 20.796 ha pertahun, bahkan laju deforestrasi ini kian mengalami kenaikan yang cukup fantastis, selama tahun 2005-2006 diperkirakan deforestrasi hutan aceh mencapai 266.000 ha, hampir setara empat kali lipat luas negara Singapura. Pemicu kehancuran hutan aceh salah satunya adalah proses rehabilitasi dan rekonstruksi aceh yang tidak mempunyai standart legalitas penggunaan kayu.
Kehancuran hutan aceh bukanlah isapan jempol, mari kita lihat angka kayu sitaan dari hasil praktek haram ini, di tahun 2005 tercatat 33.249,25 meter kubik kayu olahan yang disita aparat melalui berbagai operasi terpadu, jika dibandingkan pada tahun berikutnya, maka terjadi kenaikan hampir empat kali lipat di tahun 2006 atau 120.209,50 meter kubik, kenaikan yang cukup fantastis dan sebanding dengan angka laju deforestrasi hutan aceh.
Angka kayu sitaan adalah salah satu indikator mengukur kehancuran hutan aceh, indikator lainnya adalah praktek haram yang menyebabkan banjir bandang di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Gayo Lues. Dari bulan Januari hingga Oktober 2006 ditemukan 279 kasus kegiatan illegal yang terjadi didalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), terdiri dari 162 kasus illegal logging, 92 kasus perambahan, dan 21 sawmill yang memanfaatkan kayu hasil illegal logging. Dari 162 kasus illegal logging tersebut mampu memproduksi kayu kurang lebih 8.037,5 meter kubik, sedangkan 92 kasus perambahan hutan telah mengkonversi areal seluas 3.826 ha, dan jumlah produksi kayu dari aktivitas 21 sawmill illegal tersebut mencapai 23.100 meter kubik. Jika kita lihat gap selisih yang terjadi antara jumlah produksi kayu illegal logging dan jumlah produksi kayu sawmill illegal sebesar 15.062,5 meter kubik, memperlihatkan pada kita bahwa sangat rumit mengendalikan aktivitas pembalakkan haram ini.
Resep Moratorium
Moratorium (jeda) pembalakan kayu adalah pembekuan atau penghentian sementara seluruh aktifitas penebangan kayu skala kecil dan besar (skala industri) untuk sementara waktu tertentu sampai sebuah kondisi yang diinginkan tercapai. Lama atau masa diberlakukannya moratorium biasanya ditentukan oleh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi tersebut.
Masalah struktural kehutanan yang kita hadapi saat ini begitu ruwet dan kompleks. Masalah-masalah tersebut tidak berdiri sendiri, namun saling saling mempengaruhi satu dengan lain. Reformasi kehutanan hanya dapat tercapai bila masalah-masalah tersebut dapat diatasi secara simultan dan menyeluruh untuk menuju pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan. Dengan tingkat kompleksitas masalah tersebut, moratorium menyediakan peluang dan manfaat ganda bagi pelaksanaan seluruh langkah-langkah perubahan yang diperlukan untuk melakukan reformasi di bidang kehutanan.
Moratorium pembalakan kayu di Aceh dapat dihubungkan dengan keinginan atau komitmen pemerintah untuk melaksanakan reformasi di bidang kehutanan. Moratorium pembalakan kayu dapat dijadikan sebagai sebagai langkah dan proses pelaksanaan komitmen reformasi kehutanan tersebut.
Tahapan moratorium logging dan implementasi reformasi kehutanan
Maratorium pembalakan kayu hanyalah proses, bukan tujuan akhir. Moratorium menawarkan kemungkinan-kemungkinan pelaksanaan seluruh rencana reformasi dan pelaksanaan komitmen pemerintah di sektor kehutanan. Moratorium juga menjadi langkah awal bagi pelaksanaan seluruh reformasi tersebut. Langkah-langkah moratorium dapat dilakukan selama dua hingga tiga tahun dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
Tahap I: Penghentian pengeluaran ijin-ijin baru
Moratorium atau penghentian pemberian atau perpanjangan ijin-ijin baru HPH, IPK/IPHHK, perkebunan, sambil menghentikan keran ekspor kayu bulat serta mengeluarkan kebijakan impor untuk kebutuhan rekonstruksi aceh dan industri olah kayu. Dalam tahap ini, perlu pula dilakukan penundaan pelaksanaan wewenang untuk pemberian ijin HPH dan IPHH (seluas <1000>
Tahap II: Pelaksanaan uji menyeluruh kinerja industri kehutanan
Dalam waktu 2 bulan setelah moratorium dilaksanakan, penghentian ijin HPH, IPK/IPHHK, dan perkebunan bermasalah terutama yang memiliki kredit macet yang sedang ditangani oleh BPPN. Utang harus dibayar kembali oleh pemilik dan penegakan hukum dilakukan bagi industri-industri yang bermasalah. Pada tahap ini penilaian asset industri-industri bermasalah harus dilaksanakan melalui due diligence secara independen oleh pihak ketiga.
Pada tahap ini juga dapat dilakukan proses Uji ketaatan (complience) dan penindakan terhadap pelaku rekonstruksi, BRR Aceh-Nias, NGO lokal, dan NGO International yang masih menggunakan kayu illegal atau menggunakan kayu selain kayu import. Penindakan dapat dilakukan dengan cara menghentikan dan mencabut seluruh kontrak bagi kontraktor BRR Aceh-Nias, menindak pidana bagi NGO lokal, dan mendeportasi (memulangkan) NGO International yang terlibat penggunaan kayu illegal.
Tahap III: Penyelamatan hutan-hutan yang paling terancam
Dalam waktu 6 bulan, pemerintah harus menghentikan seluruh penebangan kayu di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Penataan kembali wilayah hutan serta penanganan masalah sosial akibat moratorium logging dengan mempekerjakan kembali para pekerja pada proyek-proyek penananam pohon dan pengawasan hutan, seperti yang terjadi di Cina.
Tahap IV: Penghentian sementara seluruh penebangan hutan dan penyelesaian masalah-masalah potensi sosial
Dalam waktu satu tahun moratorium pembalakan kayu dilaksanakan, pemerintah dapat menghentikan seluruh kegiatan penebangan kayu di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan penanganan masalah sosial yang muncul sejauh ini dan selama masa moratorium dilaksanakan melalui sebuah kebijakan Provinsi.
Tahap V: Larangan penebangan di seluruh hutan Aceh
Dalam waktu 2-3 tahun: penghentian seluruh penebangan kayu di hutan alam untuk jangka waktu yang ditentukan di seluruh hutan Aceh. Pada masa ini, penebangan kayu hanya diijinkan di hutan-hutan tanaman atau hutan yang dikelola berbasiskan masyarakat lokal. Subjek diberlakukannya moratorium tentu saja adalah pemerintah bersama masyarakat lokal. Dengan proses sosialiasi yang matang, maka masyarakat dapat menjadi aktor utama dalam memastikan bahwa moratorium ini dapat ditegakkan. Pemerintah-pemerintah Kabupaten/Kota juga harus menjadi unsur penting dalam pelaksanaan moratorium ini, dengan tentu saja menjelaskan keuntungan pelaksanaan moratoium ini bagi masa depan daerahnya.
Kebutuhan kayu domestik, rekonstruksi, dan industri dapat diimpor melalui kebijakan membuka keran impor kayu selebar-lebarnya. Margin keuntungan dari industri kayu yang besar memungkinkan menggunakan suplai dari kayu impor. Tujuan jangka panjang pelaksanaan moratorium adalah menyeimbangkan kapasitas industri pada tingkat keberlanjutan hutan alam.
Selama moratorium dijalankan, industri-industri kayu tetap dapat jalan dengan cara mengimpor bahan baku kayu. Dengan melanjutkan penggunaan bahan baku kayu dari dalam negeri, pada dasarnya kita sama saja dengan melakukan bunuh diri. Untuk memudahkan pengawasan tersebut, maka jenis kayu yang diimpor haruslah berbeda dengan jenis kayu yang ada di Aceh.
Jika Pemerintah serius dalam memberantas illegal logging, tentunya harus memberantas dari akarnya. Pemberantasan illegal logging dengan cara seporadis melalui berbagai operasi terpadu hanyalah langkah taktis dan bukan penyelesaian masalah secara fundamental. Ancaman aktivitas illegal logging dihutan Aceh adalah bukti lemah dan rapuhnya system penataan industri hulu dan hilir sektor kehutanan, jawabannya bukan hanya sekedar melakukan operasi terpadu, tetapi melakukan perubahan system dan kebijakan secara radikal dan berani, yaitu; Melakukan Moratorium Hutan Aceh.-Selesai-
Deforestasi dan Degradasi Hutan Aceh Ancam...............
Tingkat deforestasi dan degradasi hutan Aceh telah mencapai titik yang sangat memprihatinkan. Deforestasi kawasan hutan Aceh selama 2002-2004 mencapai angka hampir 200.000 hektar. Hampir 60% praktik deforestasi tersebut terjadi di kawasan konservasi dan hutan lindung, termasuk di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Deforestasi juga terjadi di luar kawasan hutan melalui praktik konversi untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan, seperti perkebunan dan kegiatan budi daya lainnya—yang mencapai luasan lebih dari 156.000 hektar. Deforestasi di luar kawasan hutan ini menyumbang sebesar 45% dari total deforestasi di Aceh. Secara total, deforestasi hutan Aceh mencapai angka lebih dari 350.000 hektar selama 2002-2004, setara lebih dari 5 kali lipat luas Singapura. Deforestasi tersebut menyebabkan degradasi hutan Aceh semakin parah, mencapai angka 1,87 juta hektar, yang di antaranya tersebar pada 75% kawasan konservasi dan hutan lindung. Kondisi tersebut jelas mengancam keberlanjutan proses rekonstruksi Aceh, apalagi jika tidak ada penanganan yang serius mulai sekarang terhadap meluasnya praktik deforestasi hutan di Aceh.
Studi Greenomics menunjukkan bahwa lebih dari 81% konsentrasi deforestasi terjadi pada 11 kabupaten di sepanjang pantai barat-selatan dan wilayah Aceh bagian tengah. Sedangkan lebih dari 83% degradasi hutan juga tersebar pada kawasan hutan di kabupaten-kabupaten tersebut. Tujuh kabupaten di sepanjang pantai barat-selatan menyumbang deforestasi sebesar 45,37%, sedangkan empat kabupaten pada wilayah Aceh Bagian Tengah menyumbang sebesar 36,25%. Sisanya tersebar di sepanjang pantai utara, timur, dan pulau-pulau di wilayah administratif Provinsi NAD.
”Tingkat deforestasi dan degradasi yang memprihatinkan tersebut justru terjadi ketika kebijakan penghentian sementara penebangan kayu di Aceh (logging moratorium) diberlakukan. Faktanya, selama 2002-2004, lebih dari 115.000 hektar kawasan konservasi dan hutan lindung terdeforestasi. Pada masa konflik, tingkat produksi kayu di Aceh turun hingga 90%, tapi deforestasi meningkat. Tentu ini menjadi tanda tanya besar. Anehnya lagi, berdasarkan data Departemen Kehutanan, disebutkan bahwa tidak terjadi kerusakan hutan akibat penebangan liar di Aceh pada tahun 2004. Data ini jelas menyesatkan publik”, jelas Elfian. Sementara itu, prediksi spasial Greenomics menunjukkan bahwa selama 2005-2006 diperkirakan deforestasi di dalam kawasan hutan Aceh akan mencapai angka lebih dari 266.000 hektar atau setara 4 kali lipat luas Singapura. Angka ini belum termasuk deforestasi di luar kawasan hutan. Pada akhir 2006, diprediksi luas degradasi hutan Aceh akan mencapai angka 2,2 juta hektar, setara 44% dari total luas daratan Aceh. Laju deforestasi dan degradasi selama 2005-2006 diperkirakan rata-rata meningkat hampir 30%. Greenomics mengkhawatirkan tragedi ekologi akan mengancam Aceh, seperti banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan dalam skala besar. Investasi rekonstruksi dan proses pemulihan sektor riil di Aceh juga dikhawatirkan akan terimbas efek negatifnya. Untuk itu, Greenomics meminta BRR harus memperhatikan secara serius kondisi ekologi hutan Aceh tersebut dan mengambil tindakan dan kebijakan preventif yang cepat dan tepat. ”Rekonstruksi Aceh tidak bisa mengabaikan kondisi deforestasi dan degradasi hutan Aceh tersebut, karena proses rekonstruksi telah mendorong tingkat deforestasi dan degradasi hutan meningkat lebih cepat selama ini sebagai akibat terbatasnya solusi pemenuhan kebutuhan kayu secara legal”.
Greenomics merekomendasikan 4 tindakan cepat yang harus dilakukan, yakni periksa legalitas sumber kayu seluruh panglong kayu yang beroperasi di Aceh dengan melibatkan tim independen, batalkan kenaikan JPT 2006 di Aceh yang mencapai 10 kali lipat dari tahun sebelumnya, segera membuat kesepakatan bersama antara BRR, Departemen Kehutanan, dan Pemda Provinsi NAD dalam rangka pemenuhan kebutuhan kayu secara legal dan berkelanjutan untuk rekonstruksi Aceh hingga akhir tahun 2008, dan terapkan Inpres No. 4/2005 tentang pemberantasan penebangan liar dengan membentuk Satker (Satuan Kerja) Multipihak pada tingkat kabupaten. ”Kalau perlu, tetapkan pengamanan hutan Aceh dalam status Siaga Satu”.
Studi Greenomics menunjukkan bahwa lebih dari 81% konsentrasi deforestasi terjadi pada 11 kabupaten di sepanjang pantai barat-selatan dan wilayah Aceh bagian tengah. Sedangkan lebih dari 83% degradasi hutan juga tersebar pada kawasan hutan di kabupaten-kabupaten tersebut. Tujuh kabupaten di sepanjang pantai barat-selatan menyumbang deforestasi sebesar 45,37%, sedangkan empat kabupaten pada wilayah Aceh Bagian Tengah menyumbang sebesar 36,25%. Sisanya tersebar di sepanjang pantai utara, timur, dan pulau-pulau di wilayah administratif Provinsi NAD.
”Tingkat deforestasi dan degradasi yang memprihatinkan tersebut justru terjadi ketika kebijakan penghentian sementara penebangan kayu di Aceh (logging moratorium) diberlakukan. Faktanya, selama 2002-2004, lebih dari 115.000 hektar kawasan konservasi dan hutan lindung terdeforestasi. Pada masa konflik, tingkat produksi kayu di Aceh turun hingga 90%, tapi deforestasi meningkat. Tentu ini menjadi tanda tanya besar. Anehnya lagi, berdasarkan data Departemen Kehutanan, disebutkan bahwa tidak terjadi kerusakan hutan akibat penebangan liar di Aceh pada tahun 2004. Data ini jelas menyesatkan publik”, jelas Elfian. Sementara itu, prediksi spasial Greenomics menunjukkan bahwa selama 2005-2006 diperkirakan deforestasi di dalam kawasan hutan Aceh akan mencapai angka lebih dari 266.000 hektar atau setara 4 kali lipat luas Singapura. Angka ini belum termasuk deforestasi di luar kawasan hutan. Pada akhir 2006, diprediksi luas degradasi hutan Aceh akan mencapai angka 2,2 juta hektar, setara 44% dari total luas daratan Aceh. Laju deforestasi dan degradasi selama 2005-2006 diperkirakan rata-rata meningkat hampir 30%. Greenomics mengkhawatirkan tragedi ekologi akan mengancam Aceh, seperti banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan dalam skala besar. Investasi rekonstruksi dan proses pemulihan sektor riil di Aceh juga dikhawatirkan akan terimbas efek negatifnya. Untuk itu, Greenomics meminta BRR harus memperhatikan secara serius kondisi ekologi hutan Aceh tersebut dan mengambil tindakan dan kebijakan preventif yang cepat dan tepat. ”Rekonstruksi Aceh tidak bisa mengabaikan kondisi deforestasi dan degradasi hutan Aceh tersebut, karena proses rekonstruksi telah mendorong tingkat deforestasi dan degradasi hutan meningkat lebih cepat selama ini sebagai akibat terbatasnya solusi pemenuhan kebutuhan kayu secara legal”.
Greenomics merekomendasikan 4 tindakan cepat yang harus dilakukan, yakni periksa legalitas sumber kayu seluruh panglong kayu yang beroperasi di Aceh dengan melibatkan tim independen, batalkan kenaikan JPT 2006 di Aceh yang mencapai 10 kali lipat dari tahun sebelumnya, segera membuat kesepakatan bersama antara BRR, Departemen Kehutanan, dan Pemda Provinsi NAD dalam rangka pemenuhan kebutuhan kayu secara legal dan berkelanjutan untuk rekonstruksi Aceh hingga akhir tahun 2008, dan terapkan Inpres No. 4/2005 tentang pemberantasan penebangan liar dengan membentuk Satker (Satuan Kerja) Multipihak pada tingkat kabupaten. ”Kalau perlu, tetapkan pengamanan hutan Aceh dalam status Siaga Satu”.
Catatan: Provinsi NAD—dengan luas daratan lebih dari 5 juta hektar—memiliki kawasan hutan seluas 3,3 juta hektar lebih (62,7%), di antaranya sekitar 2,7 juta hektar kawasan konservasi dan hutan lindung dan hampir 640.000 hektar untuk kawasan budi daya kehutanan.
Deforestasi adalah penebangan tutupan hutan (tegakan pohon) dan aktivitas konversi lahan lainnya, sedangkan degradasi hutan adalah penurunan kerapatan pohon dan/atau peningkatan kerusakan hutan yang menimbulkan perubahan tutupan hutan (misalnya, dari hutan tertutup menjadi hutan terbuka), sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan berbagai layanan dan fungsi ekologis hutan.
Hutan Aceh Akan Menjadi Harapan Dunia
Mangrove, Pelindung Alami Bahaya Tsunami
INDONESIA memiliki garis pantai hampir sepanjang 81.000 kilometer karena wilayahnya yang merupakan daerah kepulauan. Wilayah pesisir itu menjadi penting karena merupakan pertemuan antara ekosistem daratan dan ekosistem lautan.
Ekosistem wilayah pantai berkarakter unik dan khas karena ekosistemnya perpaduan antara kehidupan darat dan air. Ekosistem wilayah itu memiliki arti strategis karena memiliki potensi kekayaan hayati baik dari segi biologi, ekonomi, bahkan pariwisata. Hal itu mengakibatkan berbagai pihak ingin memanfaatkan secara maksimal potensi itu.
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan mangrove terbesar dan memiliki kekayaan hayati yang paling banyak. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 3,2 juta hektare, walaupun belakangan ini dilaporkan lebih dari 50 persen jumlah hutan itu sudah rusak.
Indonesia memiliki 75 persen hutan mangrove yang ada di Asia, dan 27 persen hutan mangrove yang ada di dunia. Sebagian besar mangrove itu berada di pesisir Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kondisi itu sebenarnya terus menurun sekitar 200 hektare per tahun akibat berbagai faktor yang terjadi di lokasi-lokasi hutan itu.
Keanekaragaman Jenis
Mangrove adalah suatu komunitas tumbuhan atau suatu individu jenis tumbuhan yang membentuk komunitas tersebut di daerah pasang surut. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang secara alami dipengaruhi oleh pasang surut air laut, tergenang pada saat pasang naik dan bebas dari genangan pada saat pasang rendah. Ekosistem mangrove adalah suatu sistem yang terdiri atas lingkungan biotik dan abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu habitat mangrove.
Ekosistem hutan mangrove di Indonesia memiliki keanekaragaman jenis yang tertinggi di dunia, seluruhnya tercatat 89 jenis. Beberapa jenis pohon yang banyak dijumpai di wilayah pesisir Indonesia adalah bakau (Rhizophora spp), api-api (Avicennia spp), pedada (Sonneratia spp), tanjang (Bruguiera spp), nyirih (Xylocarpus spp), tenger (Ceriops spp) dan, buta-buta (Exoecaria spp).
Ekosistem mangrove memiliki manfaat ekonomis seperti hasil kayu dan bukan hasil kayu, seperti pariwisata dan lainnya. Sedangkan manfaat ekologis dapat berupa perlindungan bagi lingkungan ekosistem daratan dan lautan.
Secara ekologis hutan mangrove dapat menjadi penahan abrasi atau erosi, gelombang atau angin kencang, pengendali intrusi air laut dan tempat habitat berbagai jenis fauna. Ekosistem mangrove, baik secara sendiri maupun secara bersama dengan ekosistem padang lamun dan terumbu karang, berperan penting dalam stabilisasi suatu ekosistem pesisir, baik secara fisik maupun secara biologis.
Mangrove dapat menyediakan makanan dan tempat berkembang biak berbagai jenis ikan dan udang. Kusmana, melalui penelitiannya pada 2002, mengatakan, ekosistem mangrove menyediakan plasma nutfah yang cukup tinggi hingga 157 jenis tumbuhan tingkat tinggi dan rendah, 118 jenis fauna laut, dan berbagai jenis fauna darat.
Selain itu mangrove dapat mengontrol penyakit malaria, karena mangrove dapat memelihara kualitas air, menyerap CO2, dan penghasil O2 yang relatif tinggi dibanding tipe hutan lain.
Pelindung
Pratikto, melalui studinya pada 2002, mengatakan, ekosistem mangrove juga dapat menjadi pelindung secara alami dari bahaya tsunami. Hasil penelitian yang dilakukan di Teluk Grajagan, Banyuwangi, Jawa Timur, menunjukkan, dengan adanya ekosistem mangrove telah terjadi reduksi tinggi gelombang sebesar 0,7340, dan perubahan energi gelombang sebesar (E) = 19635,26 joule.
Dari segi ekonomi, di sekitar lokasi hutan mangrove bisa digunakan untuk tambak udang dan budidaya air payau. Di Indonesia diperkirakan terdapat 1.211.309 hektare lahan yang bisa dijadikan sebagai lahan tambak.
Industri perikanan tambak udang merupakan salah satu industri yang menggiurkan sebelum terjadi krisis moneter. Tetapi, kemudian setelah terjadi krisis pembukaan hutan mangrove semakin menjadi-jadi untuk mempertahankan pendapatan mereka.
Pembukaan lahan baru dengan mengorbankan hutan mangrove itu banyak terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
Di Indonesia, nilai pemanfaatan hutan mangrove masih bernilai rendah karena masih sebatas eksploitatif. Selain itu, minimnya perhatian terhadap pelestarian kawasan hutan itu dari berbagai pihak menjadikan pembukaan lahan hutan semakin menjadi-jadi dalam skala besar dan waktu yang cepat.
Kerusakan kawasan hutan mangrove yang paling parah terutama di sekitar delta Mahakam, Kalimantan Timur. Kawasan hutan yang didominasi pohon nipah itu hanya terjadi pembukaan lahan tambak udang sekitar 15.000 hektar pada tahun 1997.
Namun, dalam tujuh tahun terakhir, hutan mangrove yang dibuka sudah sekitar 74.000 hingga 80.000 hektare, dan sisanya pun rusak cukup parah.
Di wilayah Cilacap, Jawa Tengah, terjadi penyusutan hutan mangrove sejak tahun 1998. Sejumlah warga di beberapa desa yang berada di sekitar Teluk Segara Anakan mengalami penurunan perolehan ikan. Mereka akhirnya berubah profesi menjadi perajin gula kelapa. Dalam proses pembuatan gula kelapa itu dibutuhkan kayu-kayu untuk pembakaran. Warga pun menggunakan kayu mangrove untuk kayu bakar sehingga terjadi penyusutan 0,872-1,079 meter kubik per hari.
Tata Ruang Pesisir
Di negara-negara lain dalam kawasan ASEAN hutan mangrove sudah tidak dieksploitasi lagi. Pemanfaatannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan pariwisata dan industri perikanan yang tidak mengubah ekosistem.
Pengelolaan hutan mangrove sebenarnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan dalam kaitan kondisi mangrove yang rusak, kepada setiap orang yang memiliki, pengelola dan atau memanfaatkan hutan kritis atau produksi, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan konservasi.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat terbatas pada pola umum dan penyusunan rencana makro rehabilitasi hutan dan lahan. Sedangkan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali di kawasan hutan konservasi masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Untuk menekan kerusakan yang terjadi, Departemen Kelautan dan Perikanan serta Departemen Kehutanan secara bersama-sama harus memfasilitasi tersusunnya tata ruang wilayah pesisir pada setiap kabupaten sebagai dasar perencanaan pengelolaan pesisir serta sebagai sarana implementasi pengelolaan ekosistem mangrove secara lestari.
Meningkatkan kualitas lingkungan pesisir dilakukan melalui rehabilitasi ekosistem mangrove untuk mengembalikan kepada fungsinya semula sebagai tempat pemijahan dan mencari makan dari berbagai jenis ikan dan udang, serta mitigasi bencana alam, pengendalian pencemaran, abrasi dan intrusi air laut.
Pemerintah harus mempertahankan kondisi mangrove yang masih ada dengan menghentikan perizinan yang bertujuan mengkonversikan hutan mangrove menjadi bentuk lain seperti tambak, pertanian, HPH, industri, pemukiman dan sebagainya. Selanjutnya rehabilitasi hutan dapat dilakukan pada hutan-hutan mangrove yang memiliki kondisi yang paling kritis dan butuh penanganan segera. Selanjutnya pemerintah juga perlu menyadarkan masyarakat akan pentingnya hutan mangrove bagi ekosistem di laut atau di darat. (K-11)
Kayu Hibah untuk Aceh
Selasa, 09 Januari 2007 13:58 WIB
TEMPO Interaktif, BANDA ACEH:Dua lembaga konservasi mendesak penggunaan kayu hibah luar negeri melalui program Timber for Aceh dalam pembangunan kembali Aceh pascatsunami. Lembaga World Wildlife Fund (WWF) Indonesia dan Conservation Indonesia juga meminta rekonstruksi yang berwawasan lingkungan.
Direktur Eksekutif WWF Indonesia Mubariq Ahmad menyatakan program ini bertujuan membantu masyarakat Indonesia, khususnya Aceh, membangun kembali rumah mereka serta mendukung kehidupan dan mata pencariannya. Dalam program itu, WWF Indonesia dan Muslim AID, lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di Inggris, memfasilitasi pembangunan rumah kayu bagi korban tsunami di Lhok Nga, Aceh Besar, kemarin. "Kayu hibah itu hasil produksi dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan," kata Mubariq ketika meresmikan rumah itu.
Saat ini WWF Indonesia serta Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias telah menginisiasi banyak kayu hibah yang didatangkan dari luar negeri oleh lembaga-lembaga yang turut serta dalam rekonstruksi Aceh. Tercatat lebih dari 45 ribu meter kubik kayu didatangkan ke Aceh dan Nias serta 20 ribu meter kubik sisanya dalam pengiriman.
Diperkirakan jumlah kayu yang dibutuhkan untuk rekonstruksi Aceh mencapai lebih dari 120 ribu kubik, sesuai dengan rencana pembangunan 120 ribu rumah. Pembangunan satu unit rumah ukuran 36 meter persegi perlu sedikitnya 1,7 meter kubik kayu. "Program ini akan mengurangi tekanan terhadap hutan Indonesia yang kondisinya semakin menurun," kata Mubariq.
Deforestasi dan kerusakan parah hutan Aceh terjadi di bagian utara, barat, dan timur Aceh, serta di beberapa wilayah Sumatera Utara. Lebih dari 20 ribu hektare hutan di Aceh mengalami degradasi setiap tahun. Ancaman tertinggi berasal dari pembalakan liar dengan mengatasnamakan rekonstruksi.
Sehari sebelumnya, WWF juga mengajak masyarakat dan pelajar menanam kembali hutan pantai di Aceh. Tsunami di Aceh telah mengakibatkan sekitar 33.240 hektare hutan bakau hancur, ditambah dengan kerusakan hutan pantai yang mencapai 50 ribu hektare.
Kegiatan yang bertajuk Bumiku Satu itu dilaksanakan di Desa Cot Paya, Aceh Besar, dan diikuti 112 pelajar, guru, aparatur pemerintah, LSM, dan masyarakat, yang beramai-ramai menanam pohon pelindung di pantai. Acara ini merupakan langkah awal pembentukan suatu kebiasaan melalui kegiatan edukasi yang menghibur dan menyenangkan. "Kegiatan menghibur dan belajar dari alam bagi pelajar ini tidak hanya mengembalikan ekosistem lokal, tapi pada saat bersamaan menciptakan naungan alam dan manfaat bagi masyarakat sekitar pesisir yang hidup di daerah rawan bencana," Mubariq mengimbuhkan.
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
